BBN vs Ketahanan Pangan

Bahan Bakar Nabati vs Ketahanan Pangan
Oleh : Wetri Febrina*)

Ketika harga minyak melambung di atas 100 US dollar per barel, masyarakat dunia kontan terhenyak dan perlahan terseret dalam arus inflasi. Berbagai usaha dilakukan untuk menghemat pemakaian bahan bakar minyak (BBM), salah satunya dengan giat memproduksi energi alternatif yang baru dan terbarukan (new and renewable). Dan pamor Bahan Bakar Nabati (BBN) pun naik dan menjadi perbincangan di media massa.
Sebenarnya bukan hanya karena tingginya harga BBM yang memicu meningkatnya produksi BBN, melainkan juga karena kesadaran untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih. Protokol Tokyo yang disepakati tahun 1997 dilanjutkan Peta Jalan Bali (Bali’s Road Map) tahun 2007 merumuskan berbagai langkah yang harus segera diambil untuk menyelamatkan lingkungan, diantaranya dengan pengurangan emisi gas karbon yang merupakan sumber penyebab utama pemanasan global.
Negara-negara maju dan negara-negara berkembang berlomba-lomba memproduksi BBN. Amerika tak tanggung-tanggung, memamfaatkan lebih 20% produksi jagung untuk memproduksi BBN (bioetanol). India memproduksi BBN (bioetanol) dari tebu, negara-negara Asia Tenggara memproduksi BBN (biodiesel) dari minyak kelapa sawit mentah (CPO), dan di Indonesia biodiesel sebagian diproduksi dari minyak jarak pagar. Tidak ketinggalan adalah produksi BBN (bioetanol) dari ubikayu, jagung, tebu, dan bahan pangan lainnya dan produksi BBN (biodiesel) dari kacang tanah, kacang kedelai, dan jenis kacang-kacangan lainnya. Pendek kata telah terjadi pergeseran pemamfaatan hasil pertanian, dari sumber persediaan pangan menjadi bahan baku industri.
Akibatnya apa? Telah terjadi impor hasil pertanian secara besar-besaran dari negara-negara miskin/berkembang yang berlahan luas tapi minim teknologi ke negara-negara maju yang berteknologi tinggi tapi minim lahan pertanian. Harga komiditi pertanian langsung melonjak. Mulai dari CPO, kacang kedelai, jagung, dan buntutnya berimbas pada kenaikan harga beras. Di Indonesia terjadi ekspor CPO secara besar-besaran yang menyebabkan kenaikan harga minyak goreng. Bahkan kenaikan biaya pungutan ekspor tidak mampu mengurangi laju pengiriman CPO ke luar negeri. Bahkan disinyalir telah terjadi ekspor CPO illegal melalui pelabuhan-pelabuhan di Riau dan Kepulauan Riau yang menyebabkan kerugian besar pada negara.
Jika kita tinjau sejarah perkembangan BBN di Indonesia, dimulai dengan terbentuknya Masyarakat Energi Hijau Indonesia (2005), B2TE-BPPT, Eka Tjipta Foundation dan Timnas Pengembangan BBN, awalnya memiliki tujuan mulia yaitu menciptakan bahan bakar bersih (cleaner fuel) dan meningkatkan kesejahteraan petani. Indonesia sebagai negara agraris berpotensi menjadi pemasok hasil pertanian terbesar di dunia jika dilakukan pemberdayaan dan pendiversifikasian hasil pertanian. Kehidupan petani yang identik dengan kemiskinan bisa dirubah dengan mengarahkan mereka untuk menanam tanaman sumber BBN seperti kelapa sawit, kedelai, jagung, jarak pagar, ubi kayu dan lain sebagainya. Namun pada perkembangannya, tujuan mulia ini menjadi kurang tepat sasaran. Apalagi tidak diiringi dengan proteksi dari pemerintah, dalam hal ini adalah Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia.
Bagaimana pengusaha CPO tidak ngiler dengan harga CPO yang gila-gilaan di pasar dunia? Daripada mengolah CPO menjadi minyak goreng dengan keuntungan kecil, mending mereka ekspor CPO dong! Di negara-negara miskin Afrika dan Amerika Latin juga muncul fenomena yang sama. Daripada menjual produk jagung mereka di dalam negeri, mending mereka ekspor ke Amerika Serikat yang memang sedang doyan-doyannya memamah jagung buat dijadikan bioetanol.
Mereka lupa, bumi yang sudah beratus tahun disakiti ini, terutama sejak Revolusi Industri di abad 19, mulai menunjukkan kemurkaannya. La Nina dan El Nino datang dan pergi tanpa permisi, juga segala macam amuk badai taufan, gempa, banjir dan entah apa lagi. Dunia dihentak oleh kelangkaan pangan. Di Afrika, ratusan ribu bahkan jutaan manusia tewas kelaparan. Bahkan di Indonesia yang katanya gemah ripah loh jinawi ini, puluhan kasus gizi buruk ditemukan setiap minggunya. Dan yang paling tragis adalah tewasnya dua anak beranak karena busung lapar beberapa waktu yang silam. Miris!
Lalu bagaimana solusinya? Jelas program BBN tidak bisa sepenuhnya disalahkan, hanya saja sistimnya lah yang perlu dibenahi. Jangan hanya karena ingin menghemat BBM, ratusan juta rakyat Indonesia harus menahan lapar setiap hari. Sebab apa gunanya juga trilyunan duit yang berhasil dihemat dari subsidi BBM jika tidak ada lagi makanan yang bisa dibeli. Manusia tidak bisa makan duit, makanannya nasi!
Mungkin sudah saatnya Indonesia kembali menjadi negara agraris, yang bisa berswasembada beras seperti di era Soeharto. Dan sudah saatnya pula Indonesia tidak dikendalikan oleh pengusaha yang profit oriented. Proteksi harga harus benar-benar dikendalikan oleh pemerintah. Dan yang pasti, cadangan pangan jangan hanya menjadi obralan basi BULOG belaka, harus jelas buktinya! Jangan sampai pernah terjadi lagi kematian karena busung lapar di negeri yang subur ini. Negeri yang katanya gabah terjatuh saja bisa tumbuh jadi padi. Pertanian terstruktur harus benar-benar dikembangkan. Jangan hanya karena kelapa sawit lebih menguntungkan, persawahan rakyat digusur. Pemerintah juga wajib mengupayakan para petani memiliki lahannya sendiri-sendiri, misalnya dengan memberdayakan lagi program transmigrasi yang akhir-akhir ini tidak terdengar lagi gaungnya. Jangan sampai ada petani yang seumur hidup menjadi buruh di sawah dan ladang orang lain. Lebih celaka lagi jika menjadi buruh di tanah dan perusahaan milik orang asing. Padahal tanah ini, warisan nenek moyang kita, kita rebut dengan darah dan nyawa dari tangan penjajah. Jika Penanaman Modal Asing (PMA) dibuka terlalu lebar, yang ada rakyat Indonesia tetap miskin sedang negara asing itu semakin kaya raya.
Penulis bukannya anti terhadap BBN, melainkan prihatin terhadap kondisi dunia akhir-akhir ini. Harga minyak goreng melambung, beras melambung, kedelai melambung, kita mau makan apa? Belum lagi banjir yang menimpa saudara-saudara kita di Pekanbaru. Sudahlah harga mahal, penghasilan tak ada, apa tidak celaka itu namanya?
BBN jelas perlu dikembangkan karena persediaan BBM semakin menipis. Belum lagi kenaikan harga BBM yang membuat pemerintah semakin kewalahan menanggung subsidi. Jika harga BBM naik lagi, rakyat jugalah yang jadi korban. Kemiskinan akan semakin bertambah, dan kematian karena kelaparan bukan mustahil akan kembali terulang. Pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai) harus tepat pada sasaran, harus benar-benar sampai di kantung rakyat miskin. Begitupun pemberian raskin, askeskin dan bantuan lainnya.
Terakhir, hematlah! Kalau bisa berjalan kaki, kenapa mesti naik motor? Kalau masih bisa naik angkot, kenapa mesti naik mobil pribadi? BBM tidak akan ada selamanya. Bahkan diyakini tahun 2020 cadangan minyak di Riau ini akan benar-benar habis tandas.
*) Penulis adalah dosen jurusan Teknik Industri pada Sekolah Tinggi Teknologi Dumai.