K ENAIKAN HARGA BBM VS EFISIENSI ENERGI

Keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM sebesar 28,7% sepertinya sudah final dan tidak bisa lagi ditawar. Sebaliknya, mekanisme pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai social buffer sampai saat ini masih saja menimbulkan kontroversi. Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai badan yang berurusan dengan angka-angka termasuk angka jumlah penduduk miskin di Indonesia dinilai gagal memberikan informasi yang akurat. Akibatnya terjadi disparitas antara BLT yang dianggarkan oleh pemerintah dengan BLT yang seharusnya dibayarkan ke masyarakat. Disparitas tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan kekacauan di beberapa daerah.
Disparitas jumlah penduduk miskin salah satunya disebabkan oleh perbedaan tolok ukur pendapatan per orang untuk bisa dikelompokkan dalam kategori miskin. Menurut BPS, orang miskin adalah mereka yang pendapatan hariannya tidak lebih dari Rp 5.500 atau Rp. 166.687 perbulan (2007). Berdasarkan ukuran ini jumlah penduduk miskin mencapai hampir 25% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan menurut versi lain, orang miskin adalah mereka yang pendapatan hariannya tidak lebih dari 1 dollar AS atau sekitar 270.000 perbulan. Kalau memakai ukuran ini tentunya jumlah penduduk miskin di Indonesia akan jauh lebih besar lagi. Hal ini selain sangat mengerikan juga menggambarkan betapa rendahnya laju perekonomian rakyat di tanah air.
Berdasarkan data BPS tahun 2005, jumlah sasaran BLT mencapai 19,1 juta keluarga. Jika diasumsikan satu keluarga minimal terdiri dari empat anggota keluarga, maka jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 76,4 juta jiwa. Ini bukan angka yang main-main. Jumlah penduduk miskin di Indonesia bahkan melebihi dua kali lipat jumlah penduduk Malaysia!
Dilain pihak, kenaikan harga BBM di awal dan di penghujung masa tugas Susilo Bambang Yudoyono-Jusuf Kalla bukanlah suatu keputusan yang populer. Dan dikhawatirkan hal ini akan menurunkan minat masyarakat untuk kembali memilih SBY pada pemilu tahun 2010 mendatang. Jika SBY sampai berani mengambil langkah ini, tentunya beliau sudah mempertimbangkan bahwa hal ini adalah langkah yang terbaik dari yang terburuk. Resesi ekonomi diseluruh dunia tidak hanya menimbulkan gejolak harga tapi juga diperburuk oleh kelangkaan pangan. Jika tidak ada langkah pengendalian situasi oleh pemerintah, dikhawatirkan Indonesia akan kembali keterpurukan seperti yang terjadi sepuluh tahun silam.
Sebenarnya kisruh masalah kenaikan harga BBM bisa diantisipasi dari awal seandainya antara pemerintah, swasta dan masyarakat terjadi kerja sama yang harmonis. Penggunaan data tahun 2005 untuk penyaluran BLT tahun 2008 jelas menunjukkan ketidaksiapan pemerintah. Untuk penyaluran BLT tahun 2005 saja, BPS memerlukan waktu kurang lebih 4 bulan untuk mendata jumlah keluarga miskin. Itu pun masih mengalami kebocoran sebesar 5,83%. Sepertinya pemerintah masih berharap terjadinya penurunan harga minyak dipasaran internasional sehingga tidak mempersiapkan diri untuk penyaluran BLT. Sementara harga minyak terus merangkak naik membuat pemerintah tidak punya pilihan lain selain menaikkan harga BBM. Sehingga terjadilah penyaluran BLT yang terkesan terburu-buru dan tidak dipersiapkan dengan baik.
Keyakinan pemerintah bahwa sebagian besar subsidi BBM justru dinikmati orang-orang kaya mungkin bisa ditanggulangi dengan cara menaikkan pendapatan dari pajak penghasilan, pajak usaha, pajak pertambahan nilai dan pajak pembelian barang mewah. Pemerintah juga bisa melakukan penghematan belanja negara, terutama untuk pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya tidak penting. Misalnya dengan mengurangi gaji anggota DPR dan segala macam tunjangan dan fasilitasnya.
Swasta sangat berperan dalam peningkatan daya beli masyarakat. Golongan pengusaha diharapkan lebih memperhatikan tingkat kesejahteraan pekerjanya dengan memberikan upah sesuai dengan standard Upah Minimum Regional (UMR) untuk masing-masing daerah. Kelangkaan BBM untuk keperluan industri harus disiasati dengan melakukan penghematan, pengefisienan dan pengembangan sumber energi alternatif.
Sementara masyarakat sebagai pihak yang terkena dampak langsung kenaikan harga BBM seharusnya bisa menyikapi permasalahan ini secara lebih arif dan bijaksana. Kenaikan harga BBM tidak seharusnya ditanggapi dengan mengeluh, berdemo dan menghujat pemerintah, apalagi sampai melakukan aksi anarkis seperti perusakan fasilitas negara. Kesediaan pemerintah untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai seharusnya kita terima dengan senang hati. Disaat gonjang-ganjing ekonomi seperti sekarang ini, kenaikan harga BBM dalam negeri merupakan suatu pilihan yang susah untuk dielakkan. Dengan bersikap arif, setidaknya kita bisa membantu terciptanya kestabilan di bidang keamanan dan politik. Jangan sampai drama krisis moneter babak II berlangsung di negeri yang baru saja merayakan 100 tahun kebangkitan nasional ini.
Sebagai masyarakat seharusnya kita bisa berpartisipasi dengan cara melakukan efisiensi energi. Terutama dibidang energi listrik dan BBM. Beberapa program efisiensi yang bisa kita terapkan, antara lain :
Pertama, dengan mensosialisasikan penggunaan alat transportasi massa. Kenaikan harga penjualan sepeda motor maupun mobil di Indonesia memang sangat menguntungkan dari segi industri. Tapi jika dilihat dari segi lingkungan dan persediaan energi, fenomena ini justru merupakan suatu bumerang. Peningkatan jumlah pemakai kendaraan pribadi berbanding lurus dengan peningkatan kemacetan lalu lintas, pemborosan BBM dan peningkatan pelepasan emisi gas rumah kaca ke udara. Pemerintah dalam hal ini juga tidak bisa lepas tangan, melainkan harus lebih aktif dalam pengadaan sarana angkutan umum yang aman, nyaman dan ramah lingkungan. Pengoperasian bus Trans Jakarta dan Trans Yogyakarta sebagai langkah awal pengadaan sarana transportasi massa yang nyaman mungkin bisa dijadikan acuan. Tapi tentunya harus diiringi dengan penambahan jumlah armada sehingga tidak terjadi penumpukan penumpang. Pembangunan kereta api bawah tanah mungkin juga bisa dijadikan solusi. Begitu juga dengan pembangunan monorail, transportasi air dan jenis-jenis transportasi lainnya. Penerbangan untuk jarak dekat juga harus dikurangi karena selain boros BBM juga membahayakan lingkungan. Pemerintah daerah juga bisa membuat kebijakan sendiri yang mendukung pensosialisasian penggunaan alat transportasi massa di daerahnya masing-masing. Misalnya dengan cara menambah armada-armada angkutan umum yang lebih nyaman dan meningkatkan pajak kendaraan pribadi sehingga masyarakat lebih tertarik untuk menggunakan angkutan umum.
Kedua, memaksimalkan pemakaian energi alternatif yang murah dan ramah lingkungan. Misalnya dengan membangun panel-panel tenaga surya sebagai sumber energi di gedung-gedung perkantoran dan fasilitas umum. Sebagai negara tropis Indonesia sangat beruntung memiliki energi matahari yang melimpah. Pembangunan panel-panel surya awalnya memang cukup mahal, tapi dalam jangka panjang mampu menghemat pemakaian listrik dalam jumlah besar.
Ketiga dengan cara menghemat pemakaian listrik. Penggunaan lampu disiang hari bisa disiasati dengan rancangan arsitektur rumah yang hemat energi. Misalnya dengan pembuatan kubah kaca, taman dalam rumah dan cara-cara lainnya. Penggunaan alat listrik pada jam 17 sampai 22 harus dibatasi untuk mengurangi beban puncak pemakaian listrik. Penggunaan AC bisa diganti dengan membuat ventilasi yang cukup dan pemakaian kipas angin. Hindari juga membiarkan TV dan alat elektronik lainnya dalam posisi stand by.
Keempat, dengan lebih meminimalkan pemakaian mesin dalam kehidupan sehari-hari. Kalau biasanya tergantung pada mesin cuci, mulailah membiasakan diri mencuci dengan tangan. Ada baiknya juga mengurangi fungsi kulkas dan freezer dengan lebih rajin berbelanja kebutuhan sehari-hari di pasar. Efisiensi energi akan lebih mudah dicapai jika masyarakat menjauhkan diri dari kebiasaan konsumtif. Back to nature adalah pilihan sikap yang bijak jika kita ingin bumi ini berumur lebih panjang. Berjalan kaki dan bersepeda selain meningkatkan kebugaran juga sangat menghemat penggunaan BBM.
Langkah-langkah besar selalu diawali dengan langkah kecil. Untuk itu daripada berkeluh kesah dan mengumpat pemerintah, ada baiknya kita bercermin sejenak. Apakah kita sudah melakukan efisiensi energi dalam kehidupan kita berumah tangga dan bermasyarakat? Jika belum, mulailah sekarang. Tidak ada kata telambat untuk melakukan kebajikan.